Kliktangerang.com– Anggota DPRD Kabupaten Tangerang dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Didin Omrdani menanyakan indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2023.
Pasalnya, Pemerintah Kabupaten Tangerang (Pimcap) mengklaim program RPJMD sudah mencapai tujuannya.
Bahkan, Deden menilai Pemkab Tangerang tidak serius menjalankan programnya, salah satunya pemerataan infrastruktur sekolah.
Ia mengatakan, Kamis, 22 Juni 2023: “Kalau dilihat capaiannya, APBD yang selesai berapa persen saja, kita hanya dapat angka. Outputnya tidak memuaskan, juga tidak dirasakan keberhasilannya oleh masyarakat.”
Meski katanya, misalnya, APBD terkait pendidikan sudah di atas 20 persen, seharusnya pemerintah Kabupaten Tangerang lebih memperhatikan kondisi riil di lapangan.
Karena ada ribuan ruang kelas yang rusak parah dan ratusan gedung SD yang rawan konflik dengan masyarakat.
“Memang APBD terkait pendidikan sudah di atas 20 persen, tapi ada lebih dari seribu ruang kelas yang kondisinya sangat parah. Ada 130 gedung SD yang dapat dituntut masyarakat,” kata Didden.
Menurutnya, hal itu dapat menunjukkan masih banyak daerah yang belum melihat pemerataan fasilitas pendidikan, tak terkecuali kesejahteraan Guru Kehormatan Kabupaten Tangerang.
“Angka-angka inikah jawaban dari persoalan ini? Kalau mengandalkan angka ya indikatornya dapat jalan. Saya minta koreksi indikatornya, karena sudah tidak sesuai lagi dengan apa yang dirasakan masyarakat,” kata Diden.
Deden juga memberikan contoh lain terkait program We Care for Waste yang belum sempurna.
Menurutnya, Pemkab Tangerang sudah berhasil membangun TPS3R sesuai jumlah target. Tapi tidak melihat berapa banyak TPS3R yang bekerja di lapangan.
Dan dia berkata: “Bangun sesuai dengan nomornya, tetapi kami akan memeriksa nomor bidang yang berfungsi, dari seratus mungkin ada kurang dari sepuluh.”
Ia menegaskan, hal itu menunjukkan Pemkab Tangerang hanya membangun gedung, tanpa menyiapkan sumber daya manusia (SDM) untuk mengelolanya.
Akhirnya, sering dicatat bahwa indikator tidak sepadan dengan capaian kinerja. Karena jika indikatornya hanya menunjukkan capaian APBD, maka semua kepala daerah pasti dapat memenuhinya.
“Kita mau seribu atau sejuta, kita dapat membangun TPS3R, tapi kalau tidak berhasil, apa gunanya?” Dia selesai.
Source: TangerangNews
